MAKALAH
DAURAH MARHALAH 2
KAMMI DAERAH GORONTALO
(5-7 FEBRUARI 2010;PENTADIO RESORT)
oleh : Rezha Ravsanjani Lakoro
KAMMI KOMISARIAT UNIVERSITAS GORONTALO
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi sesungguhnya hanyalah istilah-istilah yang berbeda dari satu substansi yang sama, yakni imperialisme. Imperialisme adalah pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, dan ekonomi atas suatu negara untuk dieksploitasi. Imperialisme atau penjajahan (isti’mariyah) merupakan metode baku dari ideologi kapitalisme dalam menyebarkan pengaruhnya. Kendati merupakan metode baku, tapi manifetasi imperialisme muncul dalam beragam bentuk, bisa berupa dominasi militer, politik, ekonomi, budaya maupun bentuk yang lain.
Kolonialisme atau penguasan wilayah oleh negara-negara Barat atas Dunia Islam pada abad 19 dan Abad 20 jelas merupakan bentuk imperialisme paling telanjang, yakni imperialisme militer berupa pendudukan yang disertai penghisapan kekayaan alam negeri muslim terjajah.
Pasca Perang Dunia Kedua (1945), imperialisme fisik (militer) berakhir. Dunia berharap bahwa setelah itu imperialisme tidak akan ada lagi. Tapi dunia harus kecewa karena ternyata imperialisme jalan terus. Ia hanya berubah wajah. Melalui dominasi politik-ekonomi dengan jargon modernisasi, imperialisme terus berlangsung khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang baru merdeka dari penjajahan Barat. Modernisasi yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan (development) ini , pada praktiknya hanya merupakan usaha negara-negara Barat untuk terus mengukuhkan dominasinya atas negara-negara bekas jajahan pasca Perang Dunia II itu.
Dunia melihat, pada tahun 1980-an, hampir setengah abad berlalu semenjak kemerdekaan dan proses modernisasi dilakukan yang diharap bisa menjadi pintu kemajuan bagi negara Dunia Ketiga, terbukti upaya itu tidak membuahkan hasil. Yang ada adalah kenyataan bahwa Dunia Ketiga tetaplah menjadi negara miskin, terbelakang dan terpinggirkan serta sekaligus tetap menjadi obyek eksploitasi negara maju. Pada tahun itu, negara-negara industri yang jumlah penduduknya hanya 26 % dari penduduk dunia ternyata menguasai lebih dari 78 % produksi, menguasai 81 % perdagangan dunia, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sementara 74 % penduduk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang dimasukkan ke dalam Dunia Ketiga tadi, hanya menikmati sisanya, yakni seperlima produksi dan kekayaan dunia.
Islam memiliki peradaban yang diakui dunia sebagai peradaban yang kuat dan tegar. Terdapat beberapa fakta yang menjadikan peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang kuat dan tegar. Jatuhnya Dinasti Abbasiyah ke tangan Mongolia ternyata tidak memadamkan semangat umat Islam. Pada waktu yang bersamaan, kebangkitan Islam muncul di belahan barat, Andalusia. Saat Andalusia hancur Islam-pun tumbuh kembali di Turki (Utsmani). Dan ketika runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah, negara-negara Islam memerdekakan diri dari cengkeraman komunis hingga sekarang.
Islam adalah agama sekaligus Negara (al-islam huwa aldin wa al-dawlah). Keyakinan ini menancap kuat dalam memori kesadaran kolektif umat islam,terutama para pemikir politik islam,dahulu hingga hari ini ,akibatnya islam,islam di anggap sebagai satu-satunya agama yang memiliki ajaran yang paling utuh,seba melingkup,dan senantiasa sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu,paradigama ini kerap menggiring umat islam untuk menampilkan agamanya dalam bentuk formal,yakni dengan menampakan wajah litelar bagunan politik islam masa silam,tanpa usaha modifikasi dan kontekstulaisai dengan kebutuhn realitas.
Paradigma di atas lahir dari anggapan bahwa nabi Muhammad,selain sebagai rosul,juga seorang kepal Negara yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan politik umat islam. Nabi saw adalah peguasa tertinggi ke agamaan sekaligus politik. Para digma ini di perkokoh oleh romantisme khazanah khulafa ar-rasyidin dan dinasti-dinsati awal islam yang banyak memberi sumbangan bagi peradaban islam di masa lalu. Salah satu kontak romantisme khazanah islam adalah penyamaan antara konsep syura dalam islam, dengan demokrasi barat di hampiri sebagian besar Negara muslim atau kependudukan mayoritas muslim, dahulu hingga saat ini.
B. TUJUAN
1. Mengetahui Konsep Pendidikan Politik IM
2. Mengetahui Kesadaran politik menurut IM
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pemikiran Politik Beberapa Tokoh IM
1. Hasan Al-Banna
Pemikiran politik Banna banyak dipengaruhi oleh semangat pembaharuan Al-Afgani, Abduh dan Rasyid Ridha, tetapi yang paling memberikan pengaruh terhadap pandangan Banna adalah karya-karya tulis Rasyid Ridha tentang aspek-aspek politik dan social, pembaharuan Islam, serta pendirian pemerintahan Islam yang melaksanakan Hukum Islam. Banna berupaya memperbaharui gerakan salafiyah sebagaimana yang telah diraih oleh Rasyid Ridha, tetapi dalam kerangka cita-cita proyek utama Afgani: Islam melawan segala bentuk imperialisme dari luar dan keterbelakangan di dalam tubuh umat.
Banna berpandangan bahwa Islam tidak dapat dilepaskan dari politik, karena Islam merupakan agama yang sempurna dan lengkap dengan sistem yang dibutuhkan bagi kehidupan umat manusia, termasuk di dalamnya sistem politik, ekonomi dan social.
Pandangan inilah yang meyakinkan Banna bahwa umat Islam tidak perlu mengkonsumsi sistem barat dalam hal politik dan pemerintahan. Bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan Islam menurut Banna adalah bentuk pemerintahan konstitusional dengan menggunakan pijakan sistem Syura (musyawarah) . Dan ia menolak sistem multi partai, karena ia berkeyakinan bahwa partai-partai politik tertentu dalam banyak hal memiliki kepentingan dan motif untuk mendahulukan atau mementingkan kepentingan pribadi. Banna sangat mementingkan pondasi dakwah untuk menegakkan negara Islam . Selain itu Banna juga menggunakan konsep kontrak sosial dalam hal mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya.
Kriteria pemimpim menurut Banna harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: muslim, laki-laki, dewasa, cerdas, sehat jasmani dan rohani, adil, saleh, mempunyai kapabilitas untuk memimpin, dan tidak harus dari kalangan Quraisy. Pemimpin yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik dapat diturunkan dari jabatanya.
Negara Islam dapat dicapai melalui beberapa tahap yakni: ta’rif, takwin, dan tanfidz dan hal tersebut dapat terlaksana apabila di dorong oleh setiap masyarakat Muslim. Dan ia menegaskan bahwa setiap muslim berdosa apabila belum tegak negara Islam. Hal lainnya yang cukup menarik dari pemikiran Banna adalah tentang demokrasi, ia mengungkapkan bahwa demokrasi harus memperhatikan kalangan minoritas, kiprah perempuan dalam politik, dan hak azasi manusia.
Dalam pandangan Banna khilafah sebagai agenda utama IM merupakan lambang persatuan umat Islam dan pijakan bagi pemberlakuan hukum Islam. Tegaknya khilafah dapat ditempuh melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. meningkatkan kerjasama kebudayaan, ekonomi, dan sosial antar seluruh negara Islam
2. membentuk koalisi, membuat perjanjian, mendirikan lembaga-lembaga, dan konferensi antar negara Islam
3. membentuk persekutuan negara-negara muslim dan memilih imam yang satu
2. Sayyid Qutb
Pemikiran Qutb dapat dilihat dalam tulisannya Ma’alim fi al Tariq terdiri dari 12 bab yang memuat serangan tajam terhadap jahiliyah modern. Pemikiran Qutb inilah yang kemudian menjadi salah satu doktrin sentral yang digunakan oleh IM. Menurut Qutb dunia sedang berada dalam kondisi Jahiliyah dan harus diperangi dengan manhaj Rabbani (jihad dan tarbiyah). Pemikiran lainnya dapat di lihat dalam tafsir fi zilal al Qur’an yang memuat keteguhan komitmenya kepada kitab suci. Mencerminkan gagasan Maududi, Qutb memusatkan perhatian kepada ayat-ayat al-Qur’an yang disebut Hakimiyah (QS al-Maidah: 44, 45, 47). Qutb menafsirkan ulang ayat ini dengan mengubah makna yahkumu dari “memutuskan” menjadi “memerintah”. Qutb juga menegaskan bahwa sebuah pemerintahan wajib menerapkan hukum Allah. Qutb memiliki konsep pemerintahan supra nasional, yaitu pemerintahan Islam yang meliputi seluruh dunia Islam dengan sentralisasi kekuasaan tanpa adanya fanatisme. Hal lain yang juga di tegaskan Qutb adalah persoalan persamaan hak antar berbagai pemeluk agama. Selain itu, ia juga mengungkapkan tentang tiga asas politik pemerintahan Islam: keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah antar penguasa dan rakyat. Ia juga membahas tentang perlawanan senjata
Ada beberapa hal yang dilupakan oleh Qutb tentang politik dan pemerintahan. Dalam pemikiran politiknya Qutb tidak menjelaskan tentang pemilihan kepala negara, dipilih secara langsung atau tidak langsung. Selain itu ia juga tidak mengungkapkan berapa lama masa jabatan kepala negara.
B. Pendidikan Politik IM
Politik dalam IM bukan politik ansih, politik yang bermakna intrik dan penuh intimidasi, tapi politik IM yang diperjuangkan adalah kita bukan partai politik, meskipun politik sendiri bagian dari pilar – pilar Islam.Kondisi politik di Mesir saat itu tidak mencerminkan moralitas, saling membenci dan mengintimidasi. Inilah perpolitikan yang tidak memiliki integritas moral, tidak memiliki toleransi dalam membangun negara. Dalam politik islam, bertolong-tolonglah dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam pelanggaran dan dosa.
Karakter dari pemikiran politik IM, politik yang universal, politik yang holistik. Bahwa untuk menjadi bagian dalam IM, ada arkanul baiah yang menjadi landasan pembentukan karakter kader IM. Hasan Albana aalah seorang pemikir visioner. Beliau telah mempersiapkan sarana-saran atau washilah pergerakan (software). Sehingga langkah setelah Hasan Albana telah tiada, pengikutnya dapat melanjutkan pergerakannya. Arkanul pertama adalah al-fahmu dengan 20 prinsipnya. Pemikiran Hasan Albana merupakan cetak biru, sehingga pengikutnya tinggal menguraikan cetak biru tersebut.
Pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk pribadi maupun karakter seseorang. Karena fungsinya dapat menggabungkan berbagai cabang keilmuan maka pendidikan merupakan salah satu kunci sukses yang dimiliki oleh IM dalam mendidik anggotanya, terutama dalam hal pendidikan politik.
Pendidikan politik IM merupakan upaya yang dilakukan oleh IM untuk membangun dan menumbuhkan keyakinan, nilai, dan orientasi pada para anggotanya, sehingga mereka dapat menerima prinsip Islam dan tujuan Islam, juga untuk menghapuskan pengaruh imperialisme dalam segala bentuknya, membangun pola pikir yang sesuai dengan Islam, khususnya yang berkaitan dengan persoalan politik, baik regional, nasional, maupun internasional, tentang berbagai hal yang terjadi untuk menetukan sikap politik.
Pendidikan politik ini secara tidak langsung juga membangun kesadaran beraqidah hingga para anggotanya siap untuk berjihad di jalan Islam, di mana setiap muslim adalah senjata untuk membela hak-haknya sebagai anak bangsa, serta untuk menunaikan berbagai kewajiban, yang kemudian dari masing-masing anggota tersebut dapat menjadi aktifis di lapangan kerja sosial dalam berbagai bentuknya, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik secara memadai.
Metode pendidikan yang digunakan oleh IM terbagi menjadi dua poros yaitu:: pendidikan kepribadian Islam dan pembinaannya secara politik dan reformasi. Hal ini tampak dalam kewajiban yang harus diemban oleh setiap anggota IM sebagai tingkatan amal yang merupakan konsekwensi logis setiap anggota, yaitu :
1. Memperbaiki diri, sehingga menjadi pribadi yang kuat fisik, teguh dalam berakhlaq, luas dalam berfikir, mampu mencari nafqah, lurus beraqidah dan benar dalam beribadah.
2. Membentuk rumah tangga Islami. Sehingga keluarganya menjadi pendukung fikrah, menghormatinya dan memelihara tatakrama Islam dalam segala aspek kehidupan rumah tangganya sehari-hari.
3. Memotivasi masyarakat untuk menyebarkan kebaikan, memerangi kemungkaran dan kerusakan.
4. Memerdekakan negara dengan membersihkan rakyatnya dari berbagai bentuk kekuasaan asing kuffar di bidang politik, ekonomi ataupun mental spiritual.
5. Memperbaiki pemerintahan sehingga benar-benar menjadi pemerintahan yang Islami.
6. Mengembalikan eksistensi negara-negara Islam dengan memerdekakan negerinya dan menghidupkan kembali keagungannya.
7. Menjadi guru dunia dengan menyebarkan Islam ke tengah-tengah ummat manusia, sehingga tidak ada fitnah lagi dan Dien benar-benar hanya milik Allah.
8. IM tentang Perempuan
Hal yang cukup menarik bagi penulis dari IM ini, mereka juga memperhatikan kedudukan perempuan. Beberapa hal yang menjadi perhatian IM tentang perempuan antara lain ;
1. Persamaan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam hak-hak asasi
2. Seorang perempuan (ikhwah) diperbolehkan keluar rumah atau menghadapi masyarakat dengan wajah dan dua telapak tangan terbuka.
3. Seorang ikhwah boleh berperan dan memberikan kontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan, dengan catatan semua pelaksana kegiatannya adalah perempuan.
4. Perempuan boleh berhias hanya untuk suaminya saja.
5. Perempuan mempunyai hak untuk belajar dalam segala tingkatan pendidikan., dan hendaknya memprioritaskan pendidikan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.
6. seorang laki-laki boleh berjalan-jalan bersama istrinya ke tempat-tempat wisata umum untuk menghilangkan kejenuhan (refreshing), maupun menonton film-film kebudayaan dan sejarah, namun tidak diperbolehkan menonton film yang dapat merusak moral dan aqidah.
7. Perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah bila dalam keadaan mendesak
8. Seorang istri boleh mengikuti program keluarga berencana untuk menjaga kesehatannya atau karena alasan-alasan ekonomis.
9. Perempuan mempunyai hak –hak dalam berpolitik (akan tetapi tidak dalam kepemimpinan politik).
Meskipun IM memberikan ruang yang khusus bagi pembahasan perempuan, tetapi penulis tidak melihat kecenderungan IM untuk memperbolehkan kepemimpinan perempuan. Perhatian IM terhadap perempuan masih pada tingkatan relasi sosial dan politik yang terbatas, dalam artian perempuan masih belum dapat leluasa untuk bergerak dalam ruang-ruang publik.
C. KESADARAN POLITIK
Kesadaran politik merupakan tujuan kedua pendidikan politik ikhwan. Doktrin-doktrin diatas termasuk batasan pertama kesadaran politik anggota ikhwan, baik dalam level pemikir maupun para anggota aktifnya. Karena itulah, doktrin-doktrin tadi tidak hanya sebagai wacana belaka, namun merupakan penuntun amal keseharian. Doktrin-doktrin tadi membangun cara pandang jamaah terhadap pribadi, dunia, sekaligus terhadap posisi dan perannya. Dengan demikian, ialah yang membentuk ideologi ikhwan, bukan sekedar ungkapan-ungkapan yang menyimpan maksud tertentu, namun juga konsep kerja dan langkah-langkahnya. Yakni konsep yang mempengaruhi akal dan perasaan anggota tentang sikapnya dalam jamaah, sehingga memungkinkannya untuk menentukan sikap terhadap dunia dan masyarakat.
Dari sisi hubungannya dengan massa, mungkin bisa kita generalisasikan persepsi Sayid Qutub, bahwa ia mencakup jamaah seluruhnya. Atas dasar itu, sesungguhnya ideologi ikhwan menyimpan kandungan politik yang sangat mendasar (berhubungan dengan bidang-bidang pemikiran dan pergerakan pada level negara dan masyarakat, serta arahannya. Merupakan proyek yang perlu diwujudkan melalui melalui pengetahuan, aqidah, perasaan dan sentimen, nilai-nilai dan norma-norma, langkah-langkah dan program, manajemen dan jamaah).
Selanjutnya, doktrin-doktrin di depan bertujuan untuk mewarnai kesadaran anggota dan membentuk pengetahuan serta wawasan tentang dunia politik. Atas dasar itu, sesungguhnya muatan dasar pandangan anggota ikhwan yang menuntun pemikirannya sekitar kekuasaan, dunia politik, dan realita, adalah doktrin-doktrin itu.
Tabiat jamaah ikhwan itu sendiri, denagn segala persepsi yang harus dibangun dan tugas-tugas yang harusa di tunaikan oleh anggota. Dari itu salah satu unsur kesadaran politik yakni hjuga kesadaran gerakan dianggap sebagai unsur pokok dalam konteks kesadaran politik yang pembinaannya ditujukan untuk para anggoita jamaah ini.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pendidikan politik IM merupakan upaya yang dilakukan oleh IM untuk membangun dan menumbuhkan keyakinan, nilai, dan orientasi pada para anggotanya, sehingga mereka dapat menerima prinsip Islam dan tujuan Islam, juga untuk menghapuskan pengaruh imperialisme dalam segala bentuknya, membangun pola pikir yang sesuai dengan Islam, khususnya yang berkaitan dengan persoalan politik, baik regional, nasional, maupun internasional, tentang berbagai hal yang terjadi untuk menetukan sikap politik.
Metode pendidikan yang digunakan oleh IM terbagi menjadi dua poros yaitu:: pendidikan kepribadian Islam dan pembinaannya secara politik dan reformasi. Hal ini tampak dalam kewajiban yang harus diemban oleh setiap anggota IM sebagai tingkatan amal yang merupakan konsekwensi logis setiap anggota
Kesadaran politik merupakan tujuan kedua pendidikan politik ikhwan. Doktrin-doktrin diatas termasuk batasan pertama kesadaran politik anggota ikhwan, baik dalam level pemikir maupun para anggota aktifnya. Karena itulah, doktrin-doktrin tadi tidak hanya sebagai wacana belaka, namun merupakan penuntun amal keseharian. Doktrin-doktrin tadi membangun cara pandang jamaah terhadap pribadi, dunia, sekaligus terhadap posisi dan perannya.
B. SARAN
Memiliki kemampuan dalam siyasih sangat perlu bagi kader dakwah khususnya KAMMI yang merupakan organisasi ekstra parlementer. Kesadaran politik dan sistem politik yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW harus di terapkan pada sistem agar tercipta masyarakat islam di Dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya
DAFTAR PUSTAKA
Abdul Mi’iz Ruslan,Utsman.2000.Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin.Solo : ERA Internedia
Zusiana Elly Triantini. Potret Gerakan Islam Mesir: Ikhwanul Muslimin. http://www.akhmadsatori.co.cc/2009/01/potret-gerakan-islam-mesir-ikhwanul.html. Selasa, 27 Januari 2009
Hamim Tohari, B.IRKH. Studi Gerakan Ikhwanul Muslimin. Kenapa Memilih Ikhwanul Muslimin?. http://mujahidallah.wordpress.com. 4 Juni 2009 at 00:20
